Oleh Fajrul Falakh, Akademisi UIN Walisongo Semarang
KINI semua mata memandang alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Kasus DS dan suaminya menjadi pemantik.
Satu unggahan media sosial menjalar menjadi perdebatan nasional.
Nasionalisme dipersoalkan. Loyalitas diuji. Skema kewajiban 2N dan 2N+1 kembali dipertanyakan.
Publik marah. Negara diminta tegas. Alumni lain ikut terseret dalam sorotan.
Pernyataan DS memang layak disesalkan.
Di tengah jutaan rakyat yang masih berjuang memperoleh pendidikan dan kesejahteraan yang layak, ekspresi yang terkesan membanggakan privilese global terasa kurang empatik.
Ketika pendidikan dibiayai dana publik, sensitivitas sosial bukan sekadar etika pribadi, melainkan konsekuensi moral.
Terlebih, tidak jauh dari viralnya pernyataan itu, publik juga dikejutkan oleh kabar tragis seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku.
Kontras ini menyentak nurani kita.
Di satu sisi ada akses global dan peluang internasional, di sisi lain ada anak bangsa yang bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.
Luka sosial semacam ini menuntut kepekaan, bukan perbandingan yang menyakitkan.
Namun berhenti pada kemarahan tidak cukup.
Polemik ini membuka pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana kita memaknai hubungan antara negara, pendidikan, dan kebebasan intelektual.