PEKANBARU,Ikatani - Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dinilai menjadi tantangan besar bagi perkebunan sawit rakyat di Indonesia. Di sisi lain, sertifikasi tersebut juga membuka peluang besar untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO, Dr. Eko Jaya Siallagan, SP, M.Si mengatakan, pemerintah melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 33 Tahun 2025 telah mewajibkan sertifikasi ISPO bagi pekebun mulai tahun 2029.
Karena itu, menurutnya, percepatan sertifikasi ISPO dan STDB menjadi hal yang sangat mendesak dilakukan.
"ISPO perkebunan kelapa sawit petani menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global. Maka perlu percepatan sertifikasi ISPO dan STDB,” ujar Eko.
Namun demikian, ia mengungkapkan capaian sertifikasi ISPO untuk perkebunan rakyat hingga kini masih sangat rendah. Berdasarkan data Ditjenbun per Oktober 2025, luas lahan sawit rakyat yang telah tersertifikasi ISPO baru sekitar 74 ribu hektare atau hanya 1,1 persen dari total 6,94 juta hektare lahan sawit rakyat di Indonesia.
Menurut Eko, banyak tantangan yang membuat petani kesulitan memperoleh STDB maupun sertifikasi ISPO. Salah satu persoalan terbesar adalah legalitas lahan.
“Banyak petani swadaya belum memiliki STDB karena lahannya masuk kawasan hutan. Selain itu masih banyak petani yang belum memiliki SHM sehingga menghambat proses ISPO,” jelasnya.
Selain persoalan legalitas, biaya sertifikasi yang tinggi juga menjadi kendala serius. Mulai dari pendampingan, audit, pemetaan hingga perbaikan dokumen membutuhkan biaya yang cukup besar bagi petani kecil.
Tak hanya itu, kelembagaan petani yang belum kuat, rendahnya produktivitas kebun, penggunaan benih tidak bersertifikat, hingga praktik budidaya yang belum sesuai Good Agricultural Practices (GAP) turut menjadi hambatan.
Eko juga menyoroti masih terbatasnya pendampingan dan dukungan pemerintah di daerah. Menurutnya, keterbatasan SDM dan anggaran membuat proses verifikasi kebun dan penerbitan STDB berjalan lambat.
“Sebagian petani juga belum memahami standar keberlanjutan, administrasi kebun, pencatatan usaha hingga kewajiban lingkungan dalam ISPO. Di sisi lain, petani juga belum melihat manfaat ekonomi nyata setelah mendapatkan sertifikasi,” katanya.
Diakui Eko, hingga saat ini petani bersertifikat ISPO belum mendapatkan premium price terhadap harga TBS. Bahkan harga TBS petani sering jatuh dan tidak sebanding dengan harga CPO.
"Seharusnya sertifikasi ISPO akan mampu meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar terhadap sawit rakyat, mempermudah akses ekspor, dan memperkuat penerimaan sawit Indonesia di pasar global," ucapnya.
Meski demikian, Eko menilai sertifikasi ISPO tetap memiliki peluang besar bagi petani sawit rakyat. Sertifikasi tersebut diyakini mampu meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap sawit Indonesia, memperluas akses ekspor, hingga membuka peluang masuk dalam rantai pasok perusahaan besar.
Petani bersertifikat juga dinilai lebih mudah memperoleh akses pembiayaan dan program pemerintah seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Sarana Prasarana (Sarpras).
Untuk mempercepat capaian ISPO dan STDB, APKASINDO mendorong pemerintah segera menyelesaikan persoalan legalitas lahan dan konflik kawasan hutan, memperkuat pendampingan petani, serta membantu pembiayaan sertifikasi melalui dukungan penuh BPDP.
Selain itu, program PSR juga diharapkan terintegrasi dengan ISPO dan STDB agar proses pembinaan petani berjalan lebih efektif.
“Percepatan STDB dan ISPO harus dilakukan melalui penyederhanaan birokrasi, penyelesaian legalitas lahan, pendampingan petani, bantuan biaya sertifikasi nyata, serta pemberian manfaat ekonomi nyata bagi petani sawit rakyat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan asosiasi petani sawit dalam tim percepatan ISPO pekebun agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.