Artikel
Beranda / Artikel / (Resensi Buku) Politik Virtual Era Demokrasi Digital
(Resensi Buku) Politik Virtual Era Demokrasi Digital
Jumat 16 Februari 2018

Buku ini berawal dari keyakinan Fayakhun Andriadi alias Kun, penulis buku ini, bahwa teknologi digital akan berpengaruh besar terhadap dinamika praktik demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Diagnosis ini pada awalnya mendapat respons pesimistis dari banyak akademisi, peneliti, dan bahkan para pelaku politik itu sendiri. Namun pada akhirnya feno mena politik dunia men jawab keyakinan Kun. Obama melenggang ke Gedung Putih karena peran media sosial.

 

Jati diri. Masihkah dicari, ketika kita sudah turuti hati?

A post shared by Fajar S Pramono (@fajar_s_pramono) on

Revolusi Arab (Arab Spring ) dan reformasi Umbrella Hong Kong juga terjadi karena pe ran besar media sosial. Di Indo nesia, gerakan sosial, hukum, dan politik seperti Soli dari tas Koin Prita, Aksi Dukungan 1 Juta Facebooker untuk Bibit- Chandra, juga kemenangan Jokowi-Ahok di Pilkada Gubernur Jakarta 2012 menjadi contoh nya ta peran penting media sosial.

Dari situ rasanya kita semua harus mengamini diagnosis Kun. Demokrasi digital bukan lagi prediksi, tetapi sudah benarbenar menjadi tamu bagi politik Indonesia, siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka. Terlebih penetrasi dan pengguna internet Indonesia menduduki peringkat atas di antara negaranegara pengguna internet di dunia. Untuk lebih meyakinkan kita, Kun menyampaikan prototi pedemokrasi digital.

Pertama , adanya partisipasi politik secara online.

Dalam case kemenangan Obama dan keterpilihan Jokowi se bagai gubernur DKI Jakarta waktu itu, tidak hanya dukungan politik yang diperoleh melalui masifnya kampanye di media sosial, tapi juga dukungan dana kampanye yang tentunya akan sangat mendukung proses pendaf taran hingga keterpi lihan pasangan calon.

Kedua, pemanfaatan media sosial sebagai sarana baru penyampaian pendapat, termasuk protes atas kebijakan rezim penguasa.

Ini yang ba nyak terjadi di Timur Tengah: Arab, Turki, Tunisia, dan Libya. Protes secara online pada kelanjutannya me wu jud dalam “aksi offline “ yang kemudian secara masif mampu meruntuhkan kekuasaan lama. Luar biasa memang hasil kola bo rasi “politik online-offline“ ini.

Meminjam bahasa David Wins ton, teknologi digi tal adalah cara ter baik un tuk mengomunika si kan ide-ide, sementara demokrasi adalah cara terbaik untuk mewujud kan ide-ide tersebut. Jadi sangat layak jika rupa politik virtual harus diper hi tungkan dalam era demokrasi di gital yang terus berkembang saat ini.

Partai Digital

Ada fenomena mena rik di Selandia Baru, yakni munculnya partai baru bernama Partai Internet yang digagas Kim Dot Com. Kim berharap partainya bisa menjadi wujud sebuah ge rakan kebebasan internet dan tek nologi untuk kepentingan pribadi dan refor masi politik.

Partai Internet mendukung pengurangan pengawasan, reformasi hak cipta dan internet murah serta investasi besar-besaran di bidang pendidikan, riset, dan teknologi, termasuk pen di dikan tinggi dan pe nang gu langan kemiskinan serta peng angguran. Partai Internet bah kan berjanji akan mem per kenalkan mata uang digital Se landia Baru yang aman dan ter jamin.

Dan atas semua janji itu, Kim mengklaim bahwa par tai nya telah mendapatkan du kung an awal sebanyak 15.000 pe milih di negara yang secara geo grafis kecil itu (hal 33 - 34 ). Tapi tentu bukan itu yang kita mau ambil pelajarannya untuk negeri kita. Yang perlu dicatat, digitalisasi era internet telah membuka medium yang sangat luas bagi aktivitas politik dan demokrasi.

Bahwa—dalam ba ha sa hiperbolik—media sosial su dah bisa disebut sebagai “pilar ke lima demokrasi”setelah ekse ku tif, legislatif, yudikatif, dan pers. Ini yang harus kita garis bawahi. Dalam hal ini kehadiran era digital menjadi tantangan tersen diri bagi partai politik.

Salah sa tunya adalah perubahan cara kampanye yang semula kon vensional menjadi digital. Ingat, audiens politik saat ini adalah generasi internet. Generasi muda digital yang metode pendekatan nya pun harus disesuaikan oleh partai politik.

Mengenai model kampanye khas media sosial yang tidak ditemukan pada cara kerja media massa mainstream, Kun menyi tir apa yang disampaikan Anwar Abugaza (2013).

Pertama , adanya efek penguatan atas pesan da lam kampanye. Dalam media mainstream , pesan kampanye ini berpotensi hilang tanpa bekas dalam kognisi pemilih. Namun di sini media sosial bisa berfungsi sebagai recall memory atas pesan yang pernah disam paikan.

Kedua, membentuk koneksitas pribadi. Politik yang berdimensi luas dan nyaris mustahil untuk “disentuh” dalam waktu yang bersamaan dapat dilakukan dengan media sosial. Ruang, waktu, dan jarak tidak menjadi ken dala lagi.

Ketiga, kecanggihan teknologi. Kecanggihan dan kekayaan fitur teknologi dalam media sosial diyakini akan mem permudah penyampaian pesan politik kepada publik.

Keempat, kemampuan merespons isu politik. Hal ini dimungkinkan karena media sosial menyediakan fitur yang memungkinkan parpol atau kandidat menyampaikan klarifikasi.

Kelima, pengumpulan informasi. Tak hanya itu, media sosial bisa digunakan untuk mengukur tingkat respons publik terhadap parpol atau kandidat yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi penetapan strategi kampanye dan sosialisasi.

Keenam, pengumpulan donasi. Hal ini terdukung jaringan media sosial yang luas dan tak terbatas.

Dan ketujuh , mampu menyentuh pemilih pemula.

Faktanya memang media sosial merupakan alat komunikasi, infor masi, daninteraksiyangdigandrungi generasi Y dan generasi milenial sebagai pelaku politik muda. Tantangan lain dari kehadiran era digital bagi parpol adalah bah wa dukungan yang dibangun di dunia maya harus riil, tidak fiktif.

Digitalisasi di ranah ini memang rawan rekayasa dan pemfiktifan. Namun parpol harus yakin bahwa dalam jangka menengah dan jangka panjang, ketidakjujuran ini akan merugikan parpol itu sendiri. Maka tata kelola parpol era digital harus benar-benar dila kukan dengan baik, rapi, trans paran, dan komunikatif. Jika itu mampu diwujudkan, parpol akan memper oleh banyak keun tungan.

Pertama, akuntabilitas parpol. Administrasi parpol dapat dikelola menjadi lebih sistematis, komprehensif, dan dapat meminimalkan penyimpangan.

Kedua, transparansi parpol. Tekno logi digital memiliki kemampuan untuk merekam dan melakukan check and re-check yang tinggi. Monitoring terhadap akuntabilitas keuangan dan pemenuhan prosedur dapat dila kukan dengan lebih baik.

Ketiga, integrasi operasionalisasi parpol. Dengan sistem digital, tata kelola parpol tidak lagi dilakukan secara manual dan terpisah sehingga koor dinasi dapat dilakukan dengan lebih baik dan real time online . Lapisan-lapisan pada jalur biro - krasi parpol bisa di-minimize sehingga operasional parpol menjadi efektif dan efisien.

Ketiga hal di atas tentu akan sangat mendukung demo kra - tisasi parpol. Dan jika parpol pin tar mengolahnya menjadi ke unggulan komparatif yang bisa diketahui publik, ia akan menuntun sebuah partai digital untuk memperoleh simpati dan dukungan dari para pemilih yang digital pula.

Ketika parpol dan kons tituen sudah menjadikan digi talisasi teknologi sebagai “roh” dalam perilaku politiknya, maka diag nosis Kun yang disebut di awal tulisan ini menjadi nyata. Selamat datang politik virtual, selamat datang demokrasi digital. (***)

Fajar S Pramono
alumnus Feperta UNS angkatan 1992

 

Catatan editor: tulisan ini pernah dimuat di Koran Sindo