Artikel
Beranda / Artikel / Kewenangan Desa dan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim
Kewenangan Desa dan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim
Kamis 27 April 2017

Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi secara signifikan mengenai pola cuaca yang terjadi pada periode waktu tertentu. Banyak pihak menyebut bahwa perubahan iklim adalah perubahan suhu yang drastis, berubahnya curah hujan dan musim serta pola angin.

Peristiwa perubahan ini tidak terjadi serta merta, namun dikarenakan banyak faktor, diantaranya adalah: (1) Aktivitas manusia, seperti penebangan hutan, penggunaan alat-alat yang menghasilkan karbon tinggi; (2) Peristiwa alam, seperti erupsi gunung berapi maupun el nino dan la nina di lautan, radiasi sinar matahari, maupun tekanan tektonik dari dalam bumi; (3) Proses biologis.

Proses perubahan iklim yang pelan namun pasti ini memberikan dampak yang serius dan mengkhawatirkan penduduk bumi, sebab dapat mengancam kehidupan manusia sendiri. Merebaknya wabah penyakit, kekeringan, banjir, longsor, udara menjadi semakin kotor dan bencana-bencana lain adalah dampak dari perubahan iklim ini.

Dalam kehidupan manusia, sektor yang paling terdampak akibat perubahan iklim ini adalah sektor pertanian dan sektor kesehatan. Pada sektor pertanian, terjadi penurunan produksi yang berakibat pada kelangkaan pangan dan kenaikan harga pangan di pasaran. Sementara pada sektor kesehatan, risiko meningkatnya endemik  penyakit seperti demam berdarah dan diare serta malaria semakin tinggi. Keduanya menjadi ancaman bagi kehidupan manusia.

Daerah-daerah di Indonesia sebagian besar rentan terhadap perubahan iklim. Topografi pegunungan dan dikelilingi gunung api serta lautan yang luas memiliki risiko yang cukup tinggi. Merujuk pada data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 50% kabupaten/kota di Indonesia dalam kategori kerentanan tinggi. Sedangkan, mengacu pada data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebut bahwa lebih dari 30.000 desa dalam kategori cukup rentan, lebih dari 2.400 desa berkategori rentan dan lebih dari 2.500 desa berkategori sangat rentan.

Situasi tersebut sebenarnya telah disadari oleh banyak pihak. Pemerintah daerah telah menjadikan masalah lingkungan hidup ini menjadi isu strategis untuk menjadi perhatian dalam proses pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya adalah dengan melatih masyarakat untuk tanggap bencana; memperkuat dan memperbanyak desa tangguh bencana; maupun melakukan mitigasi atau pengurangan risiko ketika terjadi bencana. Upaya adaptasi atas perubahan iklim juga telah dilakukan dengan melakukan upaya reboisasi sabuk hijau bantaran sungai; upaya pencegahan penebangan hutan secara serampangan yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh perusahaan; serta mulai melakukan pembuatan biopori pada kawasan terbuka hijau di perkotaan.

Berbagai upaya itu tidak akan berhasil jika hanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah kabupaten dan kota saja tanpa melibatkan pihak-pihak yang selama ini menjadi mitra pembangunan, yakni masyarakat sipil, sektor swasta dan tentu saja desa. Hal lain yang perlu dilakukan adalah perubahan paradigma bahwa urusan lingkungan hidup bukan hanya urusan pemerintah daerah melainkan juga urusan yang dibagi atau kewenangannya diberikan juga kepada pemerintahan Desa. Pada sisi lain, paradigma penanganan bencana yang selama ini masih pada tanggap darurat harus mengarah pada manajemen pengurangan risiko dan adaptasi atas perubahan iklim yang memadukan sudut pandang teknis dan ilmiah.

Sudah saatnya pemerintah daerah membagi urusan dan kewenangannya dalam penanganan kebencanaan dan lingkungan hidup kepada pemerintahan desa. Desa memiliki kewenangan yang dijamin dalam Undang-undang Desa yakni kewenangan lokal berskala desa, kewenangan berdasarkan hak asal usul serta kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Isu lingkungan hidup, adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan ini merupakan bagian dari kewenangan lokal berskala desa. Sebab urusan ini sesuai dengan kepentingan masyarakat desa dan desa mampu menjalankannya dengan baik dan efektif.

Paradigma bahwa desa tidak mampu harus diubah, sebab ini menyesatkan pola pikir dan cara pandang yang pada akhirnya hanya akan menjadikan desa sebagai objek tanpa pernah menjadi subjek. Tugas dan kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk menguatkan kapasitas desa. Peran lain pemerintah daerah yang tetap harus dilakukan adalah melalui BPBD dalam menyusun kebijakan dalam upaya Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana  dengan menyiapkan kebijakan, baik berupa program dan dukungan dana.

Urusan lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim ini menjadi penting untuk dilimpahkan ke desa adalah lebih dikarenakan agar mendekatkan kondisi tersebut kepada masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Masyarakat desa pasti memiliki pengalaman dan cara pandang yang tidak kalah bagus tentang penyikapan perubahan iklim ini.

Perubahan curah hujan dan musim di Indonesia telah terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, dan masyarakat desa terbukti mampu beradaptasi dalam mempertahankan agar tanaman mereka tetap bisa panen. Upaya dan model adaptasi inilah yang kemudian dikuatkan lagi dengan sudut pandang teknis dan ilmiah oleh pemerintah kabupaten/kota serta para pihak yang berkonsentrasi pada isu ini, seperti perguruan tinggi atau pun organisasi masyarakat dan pihak swasta (sektor privat).

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan desa tersebut hanya perlu dikuatkan dengan hasil pembacaan secara ilmiah. Sehingga secara teknis masyarakat desa dan pemerintahan desa lebih mampu melakukan upaya adaptasi. Pada sisi lain, pemerintah desa dapat memulai memasukkan beberapa agenda kegiatan dan program ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) maupun dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa). Kegiatan-kegiatan tersebut misalnya melakukan penghijauan pada bantaran sungai atau hutan di desa; memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah organik dan non organik, melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan pertanian yang berkelanjutan, dan masih banyak lagi kegiatan yang mampu mengarahkan masyarakat pada pemahaman dan penguatan kapasitas dalam melakukan adaptasi perubahan iklim.

Perlu diingat bahwa salah satu faktor kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim adalah sensitivitas dalam beradaptasi atau menyikapi perubahan tersebut agar mampu bertahan hidup. Dengan demikian, perlu upaya yang masif dari para pihak dalam menangani hal ini.

Penulis: Rokhmad Munawir (Alumni Faperta UNS Angkatan 1999, Pemerhati Lingkungan Hidup dan Adaptasi Perubahan Iklim, saat ini bekerja di Yayasan KEHATI - Biodiversity Trust Fund)